Gelombang Protes Biaya Hidup di Prancis Berujung Kerusuhan Massal, Lebih dari 1.200 Orang Ditangkap
Aksi demonstrasi berskala besar yang menuntut perbaikan fasilitas pendidikan dan penanganan kenaikan biaya hidup di Prancis berakhir ricuh. Bentrokan sengit antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan memicu penjarahan toko serta pembakaran sejumlah gedung bersejarah di berbagai kota, hingga berujung pada penangkapan lebih dari 1.200 orang di tengah ketegangan politik nasional yang kian memanas.
Paris | Ratusan ribu pengunjuk rasa yang menuntut perbaikan biaya hidup serta kondisi sekolah terlibat bentrokan hebat dengan polisi di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu (17/10/26). Aksi massal ini berujung pada kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, serta penjarahan toko setelah sejumlah kelompok demonstran bertindak anarkis dan direspons aparat keamanan menggunakan gas air mata serta meriam air.
Aksi unjuk rasa yang diperkirakan diikuti oleh sekitar 550.000 orang di seluruh penjuru negeri ini berawal dari kekecewaan publik terhadap melonjaknya biaya hidup dan situasi dunia pendidikan yang semakin sulit. Meskipun pada awalnya pergerakan massa di Paris berlangsung relatif damai dengan dorongan dari kelompok muda pasifis, situasi berubah menjadi sangat anarkis menjelang malam hari. Massa mulai membakar kendaraan dan menyalakan api di pusat kota, termasuk di lokasi ikonik Place de la République. Lebih dari 1.200 orang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian atas tuduhan keterlibatan dalam eskalasi kekerasan.
Kerusuhan ini berdampak parah pada sejumlah bangunan penting dan komersial di pelbagai wilayah. Di Limoges, kobaran api hebat membakar habis bagian atap balai kota hingga mengalami keruntuhan sebagian. Sementara itu di Lyon, pembakaran kantor pariwisata kota yang bersejarah memicu keprihatinan mendalam dari Wali Kota Grégory Doucet, di mana proses pemadaman api sempat dihalangi oleh kelompok massa yang bersikap bermusuhan. Gelombang aksi penjarahan juga menyasar toko ritel pakaian, bahan makanan, hingga gerai Apple di Lille. Insiden tragis turut tercatat di Saint-Étienne, di mana seorang pemuda dilaporkan kehilangan tangannya akibat ledakan granat di tengah kerusuhan.
Tindakan anarkis juga menyebar ke wilayah lain seperti Marseille, Rennes, Toulouse, Angers, Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence. Dalam sebuah rekaman yang terverifikasi, tampak kereta wisata di Grenoble bahkan dikuasai oleh pria bertopeng dan diarahkan secara berbahaya ke barisan petugas kepolisian. Barisan pengunjuk rasa ini turut diperkuat oleh keterlibatan elemen serikat pekerja serta pergerakan Gilets Jaunes atau Rompi Kuning, kelompok yang telah konsisten menyuarakan isu biaya hidup sejak tahun 2018.
Kementerian Dalam Negeri Prancis menegaskan bahwa kerusuhan ini dipicu oleh aksi kekerasan yang disengaja oleh kelompok-kelompok bertudung. Petugas keamanan merespons situasi tersebut dengan mengerahkan meriam air, menembakkan gas air mata, hingga melakukan serbuan menggunakan tongkat pemukul di pusat kota Paris untuk membubarkan kerumunan massa yang kian tidak terkendali.
Eskalasi kerusuhan ini pecah di tengah lanskap politik Prancis yang kian tidak menentu menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Emmanuel Macron. Kontestasi politik yang memanas memicu saling tuduh di tingkat elit kepemimpinan. Tokoh kiri radikal Jean-Luc Mélenchon mengecam keras aksi kekerasan polisi terhadap demonstran, meski ia juga mengutuk tindakan pembakaran dan penjarahan. Pernyataan tersebut langsung dikritik oleh Perdana Menteri Sébastien Lecornu yang menilai oposisi memanfaatkan situasi demi agenda politik pemilihan presiden mendatang. Sementara itu, pemimpin National Rally, Marine Le Pen, menuduh kelompok kiri radikal telah menyandera tuntutan sah masyarakat demi memicu kekacauan.
Sebelum gelombang demonstrasi besar ini pecah, pemerintah Prancis sebenarnya telah berupaya meredakan ketegangan publik melalui pengumuman kebijakan pada 8 Oktober 2026. Melalui Menteri Pendidikan Édouard Geffray, pemerintah berjanji merekrut 3.000 guru pengganti untuk mengatasi krisis staf pengajar di sekolah-sekolah. Namun, langkah konsesi tersebut terbukti belum mampu menyurutkan gelombang protes dan kemarahan masyarakat yang meluas di jalanan.
